PDIP Larang Kadernya Kelola SPPG, tapi Dukung MBG

Penulis: Rosadi Jamani

PDIP semakin keras dalam mengkritik program MBG. Sebelumnya, dana MBG mendapatkan kritik karena berasal dari dana pendidikan.

Kolonel Teddy terus berusaha membantah, sementara Habiburrahman, kader Gerindra, tidak terima. Setelah sempat bungkam, PDIP kini kembali mengeluarkan kritik dengan menarik dan melarang kadernya berbisnis di SPPG. Mari simak narasinya sambil menikmati Koptagul setelah buka puasa.

PDIP melarang kadernya mengelola SPPG, tetapi tetap mendukung program MBG. Ini seperti seseorang yang berkata, ‘Saya mendukung pesta durian, tetapi tidak mau makan durian, tidak mau jual durian, bahkan tidak mau mendekati durian. Lalu, ia berdiri di depan tenda durian dengan senyum filosofis, seperti Socrates yang menemukan hidup itu absurd.

Mari kita telusuri labirin logika ini pelan-pelan, seperti berjalan di hutan tanpa kompas.

Kisah ini berawal dari sebuah surat dari DPP PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026, ditandatangani dua tokoh penting partai, Hasto Kristiyanto dan Komarudin Watubun. Isinya sederhana, tetapi sarat dengan aroma filsafat politik: kader PDIP tidak boleh terlibat dalam bisnis dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikenal sebagai SPPG.

Artinya jelas sekaligus membingungkan. Jika ada kader yang mengelola dapur MBG, memasok makanan, atau mengambil keuntungan, mereka diminta untuk mundur dengan sopan-mundur teratur, tanpa gaduh, seperti prajurit yang tahu bahwa perang tidak selalu dimenangkan.

Di Kalbar, Sekretaris DPD PDIP, Sujiwo, menyuarakan pesan ini. la menyebutkan bahwa memang ada kader yang terlibat dalam mengelola dapur MBG, tetapi mereka diminta untuk segera mundur. Ini bukan karena programnya salah, melainkan karena kader tidak boleh ikut ‘berbisnis’ dalam program negara.

Logika ini tampak lurus. Namun, politik Indonesia jarang berjalan lurus lebih dari dua tikungan.

Sujiwo, yang juga Bupati Kubu Raya, menegaskan bahwa PDIP tetap mendukung program MBG. Sebagai bagian dari pemerintah, mereka siap mengawasi agar program itu berjalan dengan baik.

Jadi, rumusnya seperti ini: Programnya didukung, dapurnya jangan disentuh. Makanannya tetap untuk rakyat, tetapi kader partai tidak boleh terlihat memegang sendok.

Filsuf Yunani pasti akan bingung membaca skema ini. Namun, di republik dengan banyak improvisasi politik, ini dianggap seni bertahan hidup.

Pujaan para pengamat melihat langkah ini sebagai manuver politik yang sangat cerdas dan berisiko. Jika program MBG berhasil, PDIP bisa dengan santai berkata, ‘Kami mendukung sejak awal. Namun, jika program ini menghadapi masalah, PDIP sudah menyiapkan kalimat untuk membebaskan diri dari keterlibatan.

Dalam praktik, ini adalah poin strategis di mana mendukung, tetapi tidak terlibat. Sama seperti seseorang yang duduk di perahu penyelamat saat kapal karam.

Dari sudut pandang ekonomi, MBG adalah program besar yang dirancang untuk memberi makan jutaan anak sekolah setiap hari. Ribuan dapur dan pemasok akan terlibat.

Namun, PDIP mengambil posisi unik. Secara politik, langkah ini terlihat cerdik sekaligus membingungkan. Mereka tidak menolak kebijakan pemerintah, tetapi juga tidak ingin terlihat menikmati proyek itu. langkah ini terlihat cerdik sekaligus membingungkan.

Mereka tidak menolak kebijakan pemerintah, tetapi juga tidak ingin terlihat menikmati proyek itu.

Semua kebisingan ilmiah dapat disederhanakan menjadi satu pertanyaan mendasar: Jika sebuah partai mendukung program makan bergizi gratis tetapi melarang kadernya mengelola dapur, lalu siapa yang sebenarnya memasak?